PENGURUS Besar Nadhlatul Ulama (PB NU) menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) seharusnya tidak dilakukan secara langsung. Selain beresiko menimbulkan konflik yang berujung pada perpecahan, juga hanya menghambur-hamburkan uang. "Dalam lima tahun, dihadapkan pada enam kali pemilihan. Pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, DPR, DPD, dan pemilihan presiden (pilres). Semuanya berpotensi membuahkan polarisasi dalam masyarakat," demikian penilaian Pilkada oleh Ketua PB NU Hasyim Muzadi usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

Ia menilai, realitanya gerakan-gerakan politik kerakyatan sebelum dan sesudah penyelenggaraan pilkada sering membenturkan kepentingan masyarakat, terutama dengan keagamaan. Hal ini jika tidak diatasi beresiko menimbulkan perpecahan. Sedangkan yang terkena dampak negatifnya adalah kalangan bawah, (grassroot) yang sebagian besar adalah warga NU.

"Saat ini pintu-pintu Indonesia terbuka lebar tanpa sensor menimbulkan masalah-masalah aliran keagamaan, politik berbasiskan agama, dan berbagai konflik lainnya. Maka NU menegaskan kembali bagaimana agama yang berkebangsaan, dan bagaimana berbangsa yang disinari oleh nilai-nilai agama," katanya.

HANYA PRESIDEN
Menurut Hasyim, pemilihan langsung sebaiknya hanya dilakukan untuk Pemilihan presiden, dan wakil rakyat di DPR. "Penghapusan pilkada tidak mencerminkan mundurnya demokrasi, karena yang bikin mundur justru DPR, dan DPRD yang tidak aspiratif terhadap kelompok yang terwakili," katanya. :: Baca lebih detil ::