DANA bantuan sosial (Bansos) di Kaltim yang nilainya rata-rata mencapai Rp30 miliar/tahun belum dikelola Profesional terutama dalam hal pemerataan, keadilan dan transparansi. �Melihat kondisi ini, ke depan perlu aturan mengikat berupa peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub), sehingga azas keadilan, transparansi dan tepat sasaran, bisa dicapai� kata Asisten II Sekprov Kaltim, Nusyirwan Ismail usai membuka Diskusi Publik Forum Keuangan Daerah dengan Tema �Dana Bansos Yang Akuntabel, Transparan dan Berkeadilan, di Hotel Senyiur, Samarinda (21/2).

Padahal, kata Nusyirwan dengan angka Rp30 miliar dapat diarahkan pada kegiatan sosial bersifat peningkatan keterampilan masyarakat, yang berdampak pada kegiatan usaha sehingga mampu membuka lapangan kerja baru. :: Baca lebih detil ::