|
Pemerintah Wajib Punya FPI, AKKBB, Ahmadiyah |
|
|
|
::Kategori Berita:: -
Pertahanan, Komunikasi dan Informasi
|
|
12 Jun 2008, Kamis |
PEMERINTAH RI masih sangat wajib mempunyai organisasi XYZ semacam FPI, Akkbb, dan Ahmadiyah. Ini terutama ketika pemerintah belum mengetahui persis porsi keberpihakan beragam media terhadap kepentingan bangsa dan negara. Demikian sekilas pemikiran terkaitnya makin maraknya pro kontra terhadap keberadaan FPI, AKKBB, maupun Ahmadiyah
Mengetahui keberpihakan beragam media terhadap kepentingan bangsa dan negara adalah lebih penting daripada sekadar kekuasaan untuk melakukan pembreidelan hak cetak, pembreidelan hak tayang, pembreidelan hak siaran atau pemblokiran suatu situs/web.
Kecurigaan terhadap keberpihakan mayoritas media, tentu sebagai kebijaksanaan yang wajar. Hal itu tak lepas dari kehandalan suatu media dalam membangun opini, ditengah kondisi masyarakat yang secara ekonomi belum mapan.
Apalagi di pedesaan. Ketahanan ekonomi-nya masih rawan. Maka hingga kini masih menggiurkan bekerja sebagai TKI di Malaysia, walau statusnya Pembantu Rumah Tangga (PRT). Bisa mengantongi Rp 1,6 juta per bulan, yang tak mungkin diperoleh di Indonesia.
Disisi lain, tidak ada yang dapat memberikan kepastian, bahwa pers atau media, dewasa ini tidak terletak di antara bisnis, ideologi dan bisnis ideologi. Malah, memprihatinkan pula bila hal yang sama juga hinggap didunia LSM.
:: Baca lebih detil :: |
UUD 45 Pasal 28 f Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.